Politik Hukum Elite Politik Kabupaten Pamekasan tentang Perda Syari'at

Purnomo, Agus (2014) Politik Hukum Elite Politik Kabupaten Pamekasan tentang Perda Syari'at. ISTINBATH, 13 (1). pp. 1-21.

Preview

Text Agus Purnomo_Istinbath_2014.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Artikel ini membahas munculnya peraturan daerah (perda)
syariah di Pamekasan, Madura dan menganalisis formulasi dan tipologi hukum Islam yang disahkan lewat peraturan daerah yang diusung oleh elit politik di daerah ini. Dengan pendekatan sosiologi hukum, artikel ini mengeskplorasi latar belakang lahirnya perda tersebut, bukan pada isi perdanya, akan tetapi wacana-wacana di balik perda. , Jurnal Hukum Islam 2 | Politik Hukum Elite Politik Studi ini menunjukkan dua temuan penting. Pertama, formalisasi syariat Islam merupakan bentuk respon elit politik terhadap aspirasi tokoh dan masyarakat Islam di Pamekasan yang berusaha meletakkan keseimbangan antara tuntutan masyarakat dengan peraturan daerah. Kedua, ada dua wacana perda syariah.Wacana pertama, yang disebut sebagai kelompok konstitusional idiologis, menganggap penerapan syariah Islam tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu perlu ada usaha untuk mengkombinasikan antara perda dan prosedur pembuatan perda. Kedua, yaitu kelompok konstitusional non-idiologis, yang berpendapat bahwa penerapan perda syariah merupakan aspirasi umat Islam yang tidak bisa ditawar-tawar kecuali jika bertujuan mendirikan negara Islam.

Actions (login required)

View Item