Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia

Jamil, Nury Khoiril and Basri, Achmad Hasan and Sutopo, Umarwan (2022) Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 7 (02). pp. 189-201. ISSN e-ISSN: 2502-7573  p-ISSN: 2502-8960

Preview

Text document.pdf Download (267kB) | Preview

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang kepastian hukum Memorandum of Understanding pada kondisi pandemi covid-19 dalam hukum perjanjian yang sah di Indonesia dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa jika salah satu pihak ingkar janji. Penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang Undang, analisis konsep hukum serta pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah kedudukan MoU pada masa pandemi diperlukan suatu pengamatan terhadap substansi yang terkandung dalam MoU tersebut. Jika dalam suatu MoU mengandung unsur kerugian financial secara
materiil, apabila tidak terpenuhinya prestasi sehingga dikenakan
sanksi. Jika para pihak menyangkalnya, MoU itu sudah
ditetapkan sebagai kontrak perjanjian berdasarkan Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdata. Artinya meski tidak disebutkan secara tegas sebagai kontrak, akan tetapi berdasarkan teori de facto (implied in-fact) adanya kesepakatan tersebut menyebabkan MoU bisa dikategorikan sebagai kontrak. Meskipun MoU hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok saja yang lebih menekankan beban moral ditambah dengan keadaan pandemi seperti saat ini. Maka berangkat dari hal tersebut ketika Undang Undang tidak jelas secara spesifik mengatur tentag MoU, ketika itu juga seorang hakim mesti menggali serta mengidentifikasi hukum. Bisa saja ditemukan dengan menyelidiki nilai-nilai hukum yang muncul pada masyarakat dengan menyesuaikan pada keadaan saat ini terutama keadaan pandemi melalui penafsiran untuk membangun kontruksi hukum yang dapat mengisi kekosongan hukum yang boleh jadi nantinya akan menjadi sebuah yurisprudensi.

Actions (login required)

View Item