DIALEKTIKA KEKUASAAN DAN KONSTITUSI DALAM NEGARA HUKUM

Santoso, Lukman (2013) DIALEKTIKA KEKUASAAN DAN KONSTITUSI DALAM NEGARA HUKUM. Cakrawala Hukum, 8 (1). pp. 83-95. ISSN 2527-4236

Preview

Text 2013_Dialektika_Kekuasaan_dan_Konstitusi.pdf Download (267kB) | Preview

Abstract

Dalam sebuah negara, kekuasaan dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang atau
sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku atau kelompok lain sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan berdasarkan
aturan tertentu. Sebagaimana ditegaskan oleh teori kedaulatan hukum, bahwa negara
dijalankan tidak atas kekuasaan belaka (machtsstaat), tetapi harus berdasarkan atas hukum
(rechtsstaat). Tetapi hukum yang demikian secara material bertentangan dengan tujuan dasar
hukum, yakni keadilan. Idealnya ialah bahwa dalam sebuah negara yang demokratis,
pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, terutama dalam penggunaan kekuasaannya
yang harus sesuai dengan kehendak rakyat. Negara, sebagai suatu organisasi di suatu wilayah
memiliki kekuasaan untuk memaksakan kedudukannya secara sah terhadap semua golongan
yang ada dalam wilayah itu dan menetapkan tujuan kehidupan bersama. Negara berkewajiban
menetapkan cara dan batas kekuasaan untuk digunakan dalam kehidupan bersama, sehingga
dapat membimbing berbagai kegiatan penduduk ke arah tujuan bersama. Dalam sebuah
praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga
terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan melalui konstitusi.Konstitusi dalam sebuah negara memiliki karakteristik masing-masing negara yang disuaikan dengan falsafah bangsa dan cita hukumnya

Actions (login required)

View Item