PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DI ERA OTONOMI DAERAH

Santoso, Lukman (2013) PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DI ERA OTONOMI DAERAH. Istinbath: Jurnal Hukum, 10 (1). pp. 93-114. ISSN 2527-3973

Preview

Text 2013_PEMBENTUKAN_PERATURAN_DAERAH.pdf Download (247kB) | Preview

Abstract

Berdasarkan persoalan diatas, maka kajian ini membahas Bagaimana implementasi pembentukan peraturan daerah yang demokratis di era otonomi daerah? Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi warga negara hanya bisa terwujud dengan baik jika didukung dengan terumuskannnya dalam hukum sekaligus terimplementasikannya asas
keterbukaan, asas kebebasan, dan asas kesamaan atau kesetaraan dalam ranah empirik. Pereduksian terhadap asas-asas tersebut berarti mereduksi hak partisipasi warga negara sekaligus mereduksi prinsip dasar demokrasi, yang pada gilirannya juga mereduksi kedaulatan rakyat. Dengan pemahaman bahwa demokrasi tidak sekadar menyangkut hal-hal yang sifatnya formalistis, maka demokrasi harus memberikan kemungkinan kepada warga negara mengungkapkan pendapat dan kehendak mereka untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan Perda atau produk hukum daerah lainnya.

Actions (login required)

View Item