Problematika Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah

Santoso, Lukman (2013) Problematika Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah. Supremasi Hukum, 2 (2). pp. 383-404. ISSN 2548-4729

Preview

Text 2013_Problematika_Pengelolaan_PAD.pdf Download (390kB) | Preview

Abstract

Era otonomi daerah pasca reformasi, telah membawa perubahan besar dalam sistem bernegara. Termasuk pada sistem dan mekanisme pengelolaan keungan pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi, selain transfer dari pusat, pemerintah
daerah wajib memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Namun, pada praktiknya, di mayoritas daerah transfer dari Pemerintah Pusat merupakan
sumber pendanaan utama Pemerintah daerah untuk membiayai operasional sehari�hari, yang oleh Pemerintah daerah “dilaporkan” di perhitungan APBD. Sedang kemampuan daerah untuk menggali potensi daerah sebagai pendapatan dalam
penyelenggaraan pembangunan sosial-ekonomi masih sangat terbatas. Akibatnya sumber pendapatan Pemerintah Daerah sangat tergantung kepada transfer dari Pemerintah Pusat.
PAD merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata, dan bertanggungjawab. Dengan penggalian dan peningkatan PAD yang maksimal diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam
penyelenggaraan urusan daerah. Sumber-sumber PAD ditetapkan berdasarkan UU No. 22 jo 25 Tahun 1999 dan UU No. 32 jo 33 Tahun 2004, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah. Selain itu PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan otonomi di ukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap total APBD, sehingga otonomi daerah dapat
terwujud dengan baik.

Actions (login required)

View Item